SURABAYA--(KIBLATRIAU.COM)-- Bagi Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, pesta demokrasi di tahun 2019 'melahirkan' dilema politik bagi partai-partai peserta Pemilu. Betapa tidak, di satu sisi, partai harus ikut Pilpres, di bagian lain harus konsentrasi di Pileg. "Pemilu serentak ini menimbulkan kesulitan bagi partai-partai. Yang di satu pihak disuruh mendukung presiden dan wakil presiden, tapi di lain pihak, ya sesamanya juga berkompetisi dalam Pileg," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/9).

Pernyataan Yusril ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebut bahwa partai politik peserta Pemilu 2019, mau tidak mau dan suka tidak suka tidak boleh abstain mengusung calon presiden dan wakilnya. Jika tidak, berdasarkan Pasal 235 ayat (5) UU Pemilu tersebut, Parpol yang memenuhi syarat tapi tidak mengajukan Capres dan Cawapresnya, itu itu akan 'ditendang' pada Pemilu berikutnya.

Sementara untuk bisa mengusung Capres-Cawapres di 2019, berdasarkan Pasal 222 UU Pemilu, Parpol atau partai koalisi harus mengantongi syarat ambang batas atau parliamentary threshold 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional hasil Pemilu 2014. Di bagian lain, karena Pilpres dan Pileg 2019 digelar serentak, konsentrasi Parpol akan terbelah. Satu sisi fokus Pilpres, sisi lainnya harus sukses merebut minimal 4 persen suara, Pemilu 2014 hanya 3,5 persen suara, untuk bisa lolos ke Senayan. Jika tidak, Tahun 2019 hanya akan menjadi 'kuburan' politik bagi Parpol peserta Pemilu.

"Bagaimana mengatasi ini? Setelah saya ngomong begini, Andi Arif dari Partai Demokrat mengemukakan hal yang sama," sambung Yusril. Karena alasan itulah, Yusril mengaku, partainya tidak ingin gegabah memutuskan sikap politiknya di Pilpres 2019 ini. "Kami bilang belum memutuskan, itu sabar! PBB mudah-mudahan pada akhir ini bisa mengadakan rapat nasional dengan pimpinan pimpinan wilayah, mendengarkan masukan-masukan," katanya. Yusril juga menegaskan kalau partainya memilih fokus di Pilegnya. Sementara untuk dukungan Pilpresnya, PBB akan memutuskan awal Oktober 2018. "Mekanisme PBB, itu pikiran-pikiran itu ditampung oleh Majelis Syuro PBB," ujarnya.

Dia menambahkan, dan nantinya pasca-rapat nasional, Majelis Syuro PBB akan merumuskan langkah-langkah politik apa yang akan diambil. "Kemudian akan diberikan kepada DPP pusat untuk mengambil keputusan langkah-langkah koalisi dukungan presiden dan sebagainya. Jadi kami memang sengaja tidak buru-buru ya," tandas Yusril. (Net/Hen)